Rabu, 21 Maret 2012

TINDAK PIDANA KORUPSI; UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Tulisan ini membahas mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Permasalahan pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

A. Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime
Korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasannya pun terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih (sophisticated). Korupsi mempunyai banyak segi dan dapat dipandang dari segi politik, ekonomi, budaya, kriminologi dan sebagainya. Korupsi yang melanda negara Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) serta menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membahayakan keberadaan negara. Hal ini terjadi karena perilaku korupsi merusak berbagai macam tatanan, seperti tatanan hukum, tatanan politik, dan tatanan sosial budaya dari negara yang bersangkutan.
Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi “legal substance, legal structure, dan legal culture”. Meskipun undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan undang-undang saja tidak akan menjadi “sufficient condition”. Sekalipun ia merupakan suatu “necessary condition”, akan tetapi adanya “political will”, perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah “determining factors”. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan. Permasalahan korupsi di negara Indonesia masih merupakan masalah besar dan menjadi agenda bersama untuk memeranginya.
            Tindak pidana korupsi tergolong sebagai “extra ordinary crime”, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan “extra ordinary measure”. Dalam hubungan ini, penerapan konsep “materiele wederrechtelijk”, konsep “reversal of the burden of proof (omkering van de bewijslast)”, dan pembentukan institusi khusus sebagai “anti corruption agency” yang independen menjadi cukup penting dan relevan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi yang bersifat “extra-ordinary crime” juga mempunyai arti bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan bersifat transnasional sehingga pemberantasannya diperlukan kerja sama internasional. Kerjasama ini dituangkan dalam United National Convention Against Corruption pada tanggal 29 September 2003.
Jeremy Pope[1] mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini kehidupan dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Meningkatnya aktivitas korupsi, menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, karena terjadinya perubahan politik yang sistematik, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum.[2] 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ”kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ”kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social walfare) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social defence).[3] Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan  menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan tersebut harus mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan white collar crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (system approach) terhadap pemberantasannya.[4] Upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih bersifat masiv, perkembangan hukum tentang tindak pidana korupsi terfokus pada upaya represif, tetapi sangat minim perhatian pada fungsi preventif, dalam hukum pidana umumnya pencegahan suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu: General prevention (prevention for potential offender) dan Special prevention (prevention for offender), tetapi semuanya itu passive prevention dan terkadang mengabaikan upaya yang sifatnya active prevention, padahal pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya dilakukan dengan membangun sistem kekebalan (immunity system), sehingga orang tercegah sebelum terjangkit korupsi.

B. Pengertian Korupsi
Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black,[5] yang mengartikan korupsi sebagai:an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “corruption” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Dalam Webster’s New American Dictionary, kata “corruption” diartikan sebagai “decay” (Lapuk), “contamination” (kemasukan sesuatu yang merusak), dan “impurity” (tidak murni). Sedangkan kata “corrupt” dijelaskan sebagai “to become rotten or putrid” (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga “to induce decay in something originally clean and sound” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).[6]
Sementara itu, di dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[7] Sedangkan menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “corruption”, yang berarti kerusakan. Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak-jujuran seseorang dalam bidang keuangan.[8] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 memberikan pengertian korupsi sebagai berikut :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau   keluarga tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.
Brooks, sebagaimana dikutip oleh Alatas, memberikan perumusan korupsi, sebagai berikut: “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi”. Selanjutnya ciri-ciri korupsi diringkaskan sebagai berikut:
a.    Suatu penghianatan terhadap kepercayaan.
b.    Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
c.    Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
d.   Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu.
e.    Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
f.     Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.
g.    Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
h.   Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
i.      Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.
Dari segi tipologi, menurut Alatas, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:
1.    Korupsi transaktif (transactive corruption). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2.    Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan dirinya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
3.    Korupsi investif (investive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4.    Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5.    Korupsi defensif (defensive corruption) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misalnya, seorang penguasa yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya.
6.    Korupsi otogenik (autogenic corruption) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7.    Korupsi dukungan (supportive corruption) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan[9] sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi empat jenis, yaitu :
1.    Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya, seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah pelayanan diberikan.
2.    Illegal corruption,  ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Misalnya, di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak memungkinkan. Untuk itu pimpinan proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sebagian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “force mayeur”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah dimulainya illegal corruption,  yakni ketika pemimpin memimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.     
3.    Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Misalnya, dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.
4.    Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Misalnya, kasus skandal Watergate adalah contoh ideological corruption, dimana jumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMD untuk mendukung pemenangan pemilihan umum untuk partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.[10]

C.  Masalah Korupsi di Indonesia 
            Dalam kontek korupsi yang terjadi di Indonesia, harus disadari bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary enforcement).
            Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:
“Pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program pemerintah adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.  Centre for International Crime Prevention (CICP) adalah salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “misusse of (public) power to privat gain”. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (freud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (exploiting a conflict interest, insider trading), nepotisme (nepotism), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commision), dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.
Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30 persen telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.
Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
Kelima, korupsi di Indonesia bukan lagi Commission of Anti Corruption (CAC) di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan di tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN atau BUMD atau pernyataan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-negara lain”.[11]      

Lebih lanjut mengenai korupsi di Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam buku yang berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi”,[12] mengemukakan tentang penyebab korupsi di Indonesia antara lain:
a.    Aspek Individu Pelaku
1). Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dalam diri sendiri, yaitu sifat-sifat tamak, sombong, takabbur, rakus yang memang ada pada manusia.
2). Moral yang kurang kuat menghadapi godaan
Seseorang yang moralnya tidak kuat, cenderung lebih mudah untuk terdorong melakukan korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seseorang yang potensial untuk melakukan korupsi (potential offender) berasal dari atasannya, teman setingkat, teman sejawat, atau pihak luar yang dilayani.
3). Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar
Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai negari tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutupi kebutuhan hidup yang wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, adalah suatu keterpaksaan untuk mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.    
4). Kebutuhan hidup yang mendesak
Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal karena istri atau anak sakit, kebutuhan untuk membiayai anak sekolah, kebutuhan untuk mengawinkan anaknya merupakan bentuk-bentuk dorongan seorang pegawai negeri yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.
5). Gaya hidup konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
6). Malas atau tidak mau bekerja keras
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias males bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
7). Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentunya melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataannya menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

b.   Aspek Organisasi
1)   Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tindak bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama  dengan atasannya.
2)   Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada kondisi demikian perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk menjadi tambah subur.
3)   Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Selanjutnya tentu akan menimbulkan akibat lebih lanjut yaitu kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik-praktik korupsi.
4)   Kelemahan sistem pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
5)   Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

c.    Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
1)      Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi dapat ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya darimana kekayaan itu didapatkan.
2)      Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Mereka masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu adalah masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
3)      Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
4)      Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu dapat diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
5)      Aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

D. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi  dalam Hukum Indonesia  
Secara asas hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht). Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (bijzonderlijk feiten).[13] Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918, sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 tanggal Oktober 1915. Untuk lebih detil dan rinci mengenai keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
            Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain pun terjadi seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.
Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.[14] Dengan hak dan kewajiban yang dimilik, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam undang-undang ini memuat beberapa hal yang berbeda, yang oleh pembuat undang-undang tersebut, dianggap sebagai penyempurnaan, antara lain:[15]
a.    Tindak pidana korupsi dapat dilakukan korporasi
b.    Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil
c.    Perluasan pengertian tentang pegawai negeri
d.   Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum
e.    Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan unsur masyarakat.
Sebagai upaya untuk mengajukan berbagai modus operandi penyimpangan perekonomian negara yang makin canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan, yang meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perkumpulan (korporasi) secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam undang-undang ini juga diatur ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman minimum khusus, pidana denda yang tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa dapat juga dijatuhi pidana tambahan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pidana tambahan seperti perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun dan pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memperluas pengertian pegawai negeri yang dalam undang-undang sebelumnya tidak diatur. Pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.[16] Adapun yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efesiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Setiap undang-undang yang dilahirkan tentunya tidak adanya yang sempurna, karena untuk melahirkan suatu undang-undang yang baik setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: unsur sosiologis, unsur filosofis, dan unsur yuridis. Namun, dalam realitanya ketiga unsur tersebut sangat sulit untuk bisa terpenuhi semuanya. Bagitu juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka itu pula yang menjadi pertimbangan untuk perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk, maka dirumuskanlah bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili dan dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, bak yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik dalam undang-undang ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Perubahan lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. 
Arti penting dari dilakukannya ratifikasi konvensi ini adalah merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Adapun arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah:[17]
-   Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
-   Untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
-   Untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.
-   Untuk mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.
-   Untuk harmonisasi peraturan perundangan-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan konvensi ini.

Dalam Pasal 13 UNCAC, 2003 mengatur tentang keikutsertaan masyarakat (participation of society) bahwa setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai, dalam jangkauan kemampuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif individu-individu dan kelompok-kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenal keberadaan, sebab-sebab, dan kegawatan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
  
E. Penanggulangan Korupsi di Indonesia dalam Kerangka UNCAC
Korupsi termasuk tindak pidana yang bersifat “extra ordinary crime” artinya kejahatan yang luar biasa dan bersifat transnasional, sehingga pemberantasannya diperlukan kerja sama internasional. Kerjasama ini dituangkan dalam United National Convention Against Corruption pada tanggal 29 September 2003. Pada Pasal 3 tentang Scope application, ayat (1) tentang cooperation with law enforcement authorities, ditegaskan  bahwa :
“Each state Party shall take appropriate measure to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offense establishe in occordance with this convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent that may contribute to such depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds”.

Pasal 38 United Nation Convention Againts Corruption tentang cooperation between national authorities memberi jalan kerja sama antar negara, dimana masing-masing negara menyiapkan regulasi yang mendorong kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.
Keprihatinan masyarakat internasional terhadap korupsi telah disuarakan dalam berbagai pertemuan atau konvensi internasional dan  mencapai puncaknya dengan dideklarasikannya United Decralarations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dalam konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003. Sidang Mejelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi draft Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh negara peserta konferensi Diplomatik dimaksud. Di dalam bagian pembukaan Konvensi PBB tersebut ditegaskan, bahwa masyarakat internasional (peserta konvensi) prihatin atas keseriusan dari masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, perlu diyakininya suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.
Bila dikaitkan dengan permasalahan penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia, maka aspek budaya hukum inilah yang cenderung kurang mendapat perhatian. Secara substansial telah banyak perundang-undangan yang dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Mulai dari UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sampai pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan secara struktural, telah dimiliki banyak institusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Ombudsman Nasional. Sedangkan di bidang pengawasan telah ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat-inspektorat dan sebagainya.
Melihat kondisi seperti itu, maka Indonesia memiliki instrumen hukum paling lengkap untuk melenyapkan korupsi dari negeri ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam Pasal 41-42 sebagai bentuk trobosan baru dalam pemberantasan korupsi.
Peran serta masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam hal mewujudkan peran serta masyarakat tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyampaian pengaduan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media, yaitu penyampaian secara langsung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui telepon, pos, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS), dan faksimili (fax). Namun dalam kenyataannya korupsi bukan berkurang, malahan cenderung meningkat intensitasnya bila dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu. Mereka yang dulu ikut bersorak untuk memberantas korupsi, tetapi sekarang justru sekarang terlibat dalam perilaku korup. Pada akhir-akhir ini banyak para aparat penegak hukum terutama mereka yang mengerti hukum korupsi justru mereka yang melakukan korupsi, disisi lain banyak yang menilai bahwa proses pemberantasan korupsi masih  dilakukan secara tebang pilih. Bertolak dari penomena tersebut di atas, maka pekerjaan yang mendasak yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun dan mengembangkan budaya hukum untuk menopang proses penegakan hukum. Tentunya ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, namun usaha untuk itu haruslah dilakukan dari sekarang demi menuju negara yang bebas dari perilaku korup.

F. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam bagian akhir ini menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu  penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa serta dengan menggunakan cara-cara khusus. Selain itu, pemberantasan korupsi juga harus disadari tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner. Terhadap hal di atas, penulis juga merekomendasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, seperti dengan upaya pendekatan dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kesadaran hukum tentang kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi bagi generasi saat ini dan yang akan datang.




















DAFTAR PUSTAKA

A. Mariam Webster. New International Dictionary. USA. G & C Marriam Co. Publishers Springfield Mass. 1985.
Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP. 1999.
Henry Compbell Black. Black’s Law Dictionary With Pronounciations. St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1983.
Indriyanto Seno Adji. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Jakarta: CV. Diadit Media. 2007.
Jeremy Pope. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Transparency International  Indonesia. 2003.
Kimberly Ann Elliot. Corruption and The Global Economy. Edisi pertama. Jakarta: Terjemahan Yayasan  Obor Indonesia. 1999.
Leden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta: Bina Grafika. 2001.
Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2004.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1982.
Suyatno. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap. 2005.
W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyesahan United Nations Convention Against Corruption. 2003









[1] Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta:Transparency International Indonesia, 2003), hlm. 2
[2] Lihat Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, edisi pertama, (Jakarta: terjemahan Yayasan  Obor Indonesia, 1999), hlm. 11
[3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan pertama,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 77
[4] Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, (Jakarta: CV. Diadit Media, 2007), hlm 374
[5] Henry Compbell Black, Black’s Law Dictionary With Pronounciations, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983), hlm. 182
[6] Lihat A. Mariam Webster, New International Dictionary, (G & C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985 )
[7] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
[8] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm 42
[9] Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2005), hlm. 17
[10] Ibid., hlm. 17-18
[11] Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 4-5
[12] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999), hlm. 83-96
[13] S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 22
[14] Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi.
[15] Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, (Jakarta: Bina Grafika, 2001), hlm 5
[16] Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[17] Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003

2 komentar: